Scroll to top

 Sikap PDHI Terhadap PMK di Indonesia
Kiatvetindo PMK Edisi 3,1_2022_FINAL #
User

Sikap PDHI Terhadap PMK di Indonesia

Sikap PDHI Terhadap PMK di Indonesia

1. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease adalah penyakit hewan yang cepat menular menyerang hewan berkuku belah (cloven hoop), seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa/kijang, onta dan gajah.

Baca Lainnya :

2. Hewan yang sakit akibat infeksi virus PMK memperlihatkan gejala klinis yang patognomonik berupa lepuh/lesi pada mulut dan pada seluruh teracak kaki. Agen penyebab PMK adalah virus Foot and Mouth Disease (FMDV)

3. Kerugian akibat wabah PMK diperkirakan sebesar Rp. 9,9 triliun/tahun, disebabkan karena adanya penurunan produksi ternak, hambatan perdagangan dan biaya pengendalian (obat-obatan, vaksin dll)

4. Di Indonesia, PMK pertama kali dilaporkan kasusnya di Malang pada tahun 1887 akibat impor sapi dari Belanda. Penyakit ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta beberapa kali mengakibatkan wabah. Program vaksinasi massal yang dimulai pada tahun 1974 berhasil menekan kejadian penyakit hingga pada periode 1980–1982 tidak ada lagi kasus PMK. Wabah PMK kembali terjadi di Blora, Jawa Tengah pada 1983. Namun, wabah ini dapat dikendalikan dengan vaksinasi. Indonesia mendeklarasikan diri bebas dari PMK pada 1986. Status bebas ini diakui secara internasional oleh OIE pada tahun 1990.

5. Namun karena Penyakit PMK adalah penyakit transboundary (antar negara/tidak mengenal batas wilayah) yang dapat menyebar dengan cepat. Hal ini diperparah dengan tinggi dan cepatnya transportasi global manusia, hewan maupun barang, sementara masih banyak negara di dunia yang statusnya tertular PMK.

6. Pada bulan Mei 2022 kasus PMK kembali dilaporkan di Jawa Timur dan Aceh. Sebanyak 1.247 ternak di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto serta Aceh Tamiang terserang penyakit ini.

7. Tindakan yang harus segera dilaksanakan adalah

Melakukan isolasi / penutupan daerah tertular / membatasi lalulintas hewan dari dan menuju daerah tertular

Menerapakan hygiene dan sanitasi personal pada peternak atau orang – orang yang berkontak langsung dengan ternak atau pernah berkunjung ke peternak

Melaksanakan disinfeksi kandang dan seluruh peralatan peternakan yang digunakan

Segera menghubungi dinas yang menangani Kesehatan hewan / peternakan atau dokter hewan terdekat jika menemukan gejala yang mengarah ke PMK

8. Mendukung penuh upaya Polri untuk melaksanakan pembatasan lalu lintas ternak dan memastikan bahwa ternak yang dilalulintaskan tidak berasal dari dearah tertular serta wajib disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang ditandatangani oleh Drh. Berwenang dari Dinas setempat

9. Meminta agar Kemenhub / Jasa Marga menyediakan pintu khusus ternak yang dilengkapi dengan fasilitas disinfeksi dan bekerjasama dengan Dinas atau PDHI untuk menyediakan tenaga Kesehatan hewan untuk memeriksa ternak – ternak yang dilalulintaskan

10. Karena PMK adalah penyakit virus yang tidak dapat diobati, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya kerugian yang lebih besar adalah dengan meningkatkan kondisi Kesehatan ternak melalui pemberian vitamin, obat – obatan hewan untuk mencegah munculnya secondary infection

11. Menghimbau kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera melaksanakan vaksinasi massal ternak dengan menggunakan vaksin yang homolog dengan virus lapangan

12. Pemerintah segera menganggarkan dana pengendalian PMK melalui dana Belanja Tidak terduga, karena wabah PMK ini adalah kedaruratan untuk mencegah perluasan wilayah tertular dan menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar

13. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa produk hewan (daging, susu dan olahannya) aman untuk dikonsumsi karena penyakit ini tidak bersifat zoonosis. Namun untuk menghindari penyebaran penyakit ke lingkungan yang nantinya dapat menginfeksi ternak yang ada di wilayah tersebut agar masyarakat memasak secara sempurna produk hewan yang akan dikonsumsi tersebut

14. Melakukan pemotongan hewan hanya di rumah potong hewan dan hewan yang dipotong wajib diperiksa Kesehatannya terlebih dahulu (pemeriksaan ante dan post mortem). Sisa – sisa pemotongan tidak langsung dibuang ke lingkungan (selokan atau sungai) tapi dibuang ke pembuangan khusus.

15. Menjelang Idul Adha, kami PDHI menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli hewan dari daerah2 tertular atau melaksanakan kurban di daerah asal ternak (hewan dipotong didaerah ternak) baru kemudian dagingnya yang diedarkan dan pastikan pemotongan hewan kurban dilaksanakan di RPH dibawah pengawasan dokter hewan.

16. Selama ini penanganan kasus penyakit hewan di Indonesia dinilai berjalan kurang optimal, Tahun 2019 kita terjangkit wabah ASF yang menghabiskan Sebagian besar populasi babi kita. Kemudian tahun 2021 kita positif penyakit LSD yang menyerang sapi. Rabies, anthrax dan brucella juga flu burung masih beredar di Indonesia. Namun penanganan penyakit – penyakit tersebut tidak berjalan semestinya, hal ini karena Kesehatan hewan belum menjadi prioritas dan masih merupakan urusan pilihan bagi pemerintah daerah. Infrastruktur dan kelembagaan Kesehatan hewan di daerah masih sangat terbatas, jumlah SDM teknis Kesehatan hewan (dokter hewan dan paramedis) terbatas Sehingga melalui kejadian wabah PMK ini, saya berharap pemerintah dapat membenahi kelembagaan Kesehatan hewan dan menjadikan Kesehatan hewan sebagai urusan WAJIB bukan urusan pilihan sebagaimana yang terjadi sekarang ini

17. Sebagaimana kita ketahui bahwa, dewasa ini 75% penyakit baru pada manusia bersumber dari hewan atau bersifat zoonosis sehingga jika Kesehatan hewan ini tidak ditangani dengan baik maka akan mengancam Kesehatan manusia.

 


Write a Facebook Comment

Leave a Comments