Scroll to top

Dokter Hewan ber- SIP, Keren... kan !!
SIP Dokter Hewan #
User

Dokter Hewan ber- SIP, Keren... kan !!

Banyak dokter hewan di Indonesia ini tidak memiliki izin praktik. Hal itu karena para dokter ini tidak mengetahui bagaimana mengurusi Surat Izin Praktik (SIP) tersebut.

Karena pemerintah daerah (Pemda) di mana mereka akan membuka praktik juga tidak memiliki aturan atau peraturan daerah (perda) yang jelas mengenai masalah ini.

Karena selama ini, dokter hewan itu tersebar di banyak instansi pemerintah. Mulai Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan sebagainya.

Baca Lainnya :

Sehingga memang pemda merasa bingung untuk menunjuk dinas terkait untuk mengeluarkan SIP itu.

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) drh Mohammad Munawaroh mengatakan harusnya pemda mengacu pada peraturan pemerintah di mana SIP ini dikeluarka oleh bupati atau walikota melalui dinas terkait.

 Seperti di DKI Jakarta. Izin ini dikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu PIntu (PTSP). Sehingga dokter hewan ini punya pegangan hukumnya.

“Mereka bisa praktik dengan tenang,” ujarnya di sela rapat koordinasi dengan para pengurus cabang PDHI Jawa Timur di Fakultas Kedokteran Hewan (FKD) Universitas Airlangga.

SIP ini penting bagi dokter hewan. Karena memeriksa dan melakukan tindakan terhadap hewan juga sama seperti kepada manusia.

Tidak boleh sembarangan. “Makanya kita harus melakukan sesuatu agar semua pemda memiliki aturan yang jelas untuk mengeluarkan SIP ini,” tukasnya.

Di mana para pengurus di daerah akan diberi tugas untuk ‘sowan’ ke pemda setempat.

“Kalau perlu mereka harus membawa draft seperti pemda lain yang sudah memiliki perda tentang SIP dokter hewan,” tukasnya.

Diakui drh Munawaroh dokter hewan memang belum banyak menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.

Dokter hewan tidak pernah muncul disebut oleh para pejabat pemerintah. Apalagi, dokter hewan yang bisa berbicara di kancah internasional.

Padahal sebenarnya, dokter hewan di Indonesia ini banyak dan memiliki banyak sekali prestasi.

Guru besar bidang kedokteran hewan juga banyak jumlahnya. “Tapi mereka tidak mampu menjual dirinya sendiri untuk berbicara di kancah internasional. Ini yang sedang kami reformasi,” tukasnya.

Salah satunya dengan menghidupkan kembali website PDHI yang selama ini mati suri. Di website itu nantinya semua guru besar kedokteran hewan di Indonesia akan ditampilkan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

“Selanjutnya kami akan masuk membentuk jejaring internasional. Jika mereka butuh ahli tertentu di bidang itu, kami siap ‘menjual’ ahli-ahli itu. Pokoknya semua harus berbicara di muka umum agar kita dikenal dan dibicarakan,” tukasnya.

Selain itu yang sangat krusial dilakukan adalah membuat aplikasi khusus di mana semua dokter hewan di Indonesia bisa memiliki kartu tanda anggota (KTA).

Aplikasi yang bisa digunakan dalam waktu dekat ini untuk mendata jumlah dokter hewan di Indonesia secara lebih riil.

Karena, sampai saat ini jumlah dokter hewan di Indonesia masih simpang siur. Dari yang diketahui drh Munawaroh ada 15 ribu hingga 17 ribu.

Salah satu yang dilakukan PB PDHI di masa kepemimpinan drh Munawaroh ini semua dokter hewan dalam melangsungkan prakteknya, harus memiliki Surat Ijin Praktek (SIP). Dimana ijin tersebut tertuang dalam UU No.18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan PP No.03  tahun 2017 tentang otoritas veteriner.

Dokter Hewan ber-SIP.... Kereeeeen kan...!!


Write a Facebook Comment

Leave a Comments