Scroll to top

DRAFT REVISI KODE ETIK DOKTER HEWAN
User

DRAFT REVISI KODE ETIK DOKTER HEWAN

Lampiran TAP. Nomor …. / Kongres Luar Biasa Ke-…… / PDHI/2020



Baca Lainnya :

DRAFT 1

KODE ETIK DOKTER HEWAN INDONESIA


MUKADIMAH


Ilmu kedokteran hewan menjamin dan mewujudkan  keselamatan dan kesejahteraan manusia, hewan, dan lingkungan. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui fungsi perlindungan dan pengamanan dari ancaman penyakit bersumber hewan, kemampuan melakukan penjaminan keamanan pangan asal hewan, memastikan kesehatan hewan dan kemampuan reproduksi hewan untuk peningkatan populasi dan pencapaian kecukupan pangan asal hewan, serta penerapan pelayanan kedokteran hewan yang profesional sesuai dengan etika, standar, dan profesionalisme yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.


Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran hewan serta untuk memelihara penghormatan, penghargaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi haruslah didasarkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan serta perilaku Dokter Hewan, baik kepada profesinya, pasien dan kliennya, teman sejawat, masyarakat maupun kepada dirinya sendiri. 


Dokter Hewan harus berpegang pada standar nilai luhur yang hidup di dalam pergaulan masyarakat Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural, dan juga kepada tata nilai etika Dokter Hewan, kami para Dokter Hewan Indonesia yang  tergabung dalam  Perhimpunan Dokter  Hewan Indonesia, merumuskan dan menyepakati Kode Etik Dokter Hewan Indonesia. 














BAB I

ETIKA UMUM


Pasal 1


Dokter Hewan merupakan Warga Negara yang baik yang memanifestasikan dirinya dalam cara berpikir, bertindak, dan menampilkan diri dalam sikap, budi pekerti luhur, dan penuh sopan santun.


Pasal 2


Dokter Hewan dalam menjalankan profesinya tidak akan bertentangan dengan perikemanusiaan, mengutamakan kesejahteraan hewan dan kelestarian alam.


Pasal 3


(1) Dokter Hewan wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah Dokter Hewan dan kode etik Dokter Hewan.


(2) Dokter Hewan wajib melaksanakan profesinya sesuai  dengan standar profesi tertinggi.


Pasal 4


(1) Dokter Hewan harus menghormati hak pasien, klien, teman sejawat, tenaga kesehatan hewan lainnya.


(2) Dokter Hewan harus saling menghormati dalam bekerjasama dengan para pihak lintas sektoral di bidang kesehatan hewan, bidang lainnya, dan masyarakat.


Pasal 5


(1) Pencantuman gelar selain gelar Dokter Hewan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.


(2) Dokter Hewan tidak mencantumkan gelar yang tidak ada relevansinya dengan profesi dokter hewan yang dijalankan.


Pasal 6


Dokter Hewan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku.



Pasal 7


Dokter Hewan dilarang mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik terapi atau obat baru yang belum teruji secara ilmiah kebenarannya.


Pasal 8


Dokter Hewan dilarang mempublikasikan informasi atau menulis artikel atau hasil analisis yang dapat menimbulkan polemik maupun kekhawatiran / keresahan publik tanpa didasari kajian ilmiah yang telah teruji kebenarannya.


Pasal 9


(1) Dokter Hewan boleh menerima imbalan sesuai dengan jasa yang diberikan, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan kehendak klien sendiri.


(2) Dokter Hewan dilarang memperkaya diri sendiri di atas penderitaan pasien dan/atau keawaman klien.


Pasal 10


Dokter Hewan dalam berkomunikasi kepada klien, antar pribadi atau beberapa sejawat dokter hewan, kepada masyarakat atau pemerintah harus mematuhi kaidah/etika komunikasi yang baik serta norma-norma yang berlaku (pedoman)  dalam masyarakat ataupun budaya Indonesia.


BAB II

ETIKA TERHADAP PROFESI


Pasal 11


Dokter Hewan dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi persyaratan umum dan khusus yang berlaku sehingga citra profesi dan korsa terpelihara karenanya.

Pasal 12


Dokter Hewan harus berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi kedokteran hewan untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan layanannya.


Pasal 13


Dokter Hewan tidak mengajarkan ilmu kedokteran hewan kepada pihak lain yang dapat mendorong ilmu tersebut disalahgunakan.


Pasal 14


(1) Dokter Hewan yang melakukan praktek wajib memasang papan nama sebagai informasi praktek yang tidak berlebihan.


(2) Dokter Hewan wajib menetapkan tempat praktek sebagai tempat kedudukan yang resmi bila berpraktek, dan memasang identitas yang sesuai aturan.


(3) Ukuran papan nama panjang 80 cm dan lebar 60 cm dengan dasar warna putih dan tulisan berwarna hitam.


(4) Dalam papan nama hanya mencantumkan, secara berurutan:  nama Dokter Hewan, nomor surat ijin praktek, nomor tanda registrasi veteriner, dan jam praktek.


Pasal 15


(1) Dokter Hewan yang melakukan konsultasi dengan menggunakan media komunikasi internet (email, media sosial, dan media dalam jaringan) wajib memenuhi semua unsur dalam Pasal 10 dan Pasal 14.

 

(2) Dokter Hewan dalam melakukan konsultasi pengobatan  jarak jauh wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pernah melakukan pemeriksaan, membuat diagnosa, dan/atau memberikan pengobatan terhadap pasien tersebut  sebelumnya;

b. pengobatan yang diberikan pengobatan non parenteral; dan

c. wajib melakukan monitoring selama proses pengobatan.


(3) Dalam hal diperlukan tindakan medik lanjutan dan/atau kedaruratan maka Dokter Hewan yang bersangkutan wajib merujuk ke kolega di wilayah dimana pasien berada.


(4) Dokter Hewan dilarang mengunggah kegiatan tindakan medik dalam pelayanan profesionalnya di media sosial dan media dalam jaringan yang dapat diakses masyarakat umum.


Pasal 16


Dokter Hewan yang tidak melakukan praktek, hendaknya merujuk ke Dokter Hewan praktek apabila ada klien yang meminta jasa pelayanan medik.


Pasal 17


Pemasangan iklan hanya dalam rangka pemberitahuan mulai buka, pindah, atau penutupan prakteknya.

Pasal 18


(1) Dokter Hewan sebaiknya menulis artikel dalam media massa dan terutama pada jurnal bidang kedokteran hewan.


(2) Dokter Hewan sebaiknya membagikan pengalaman profesionalnya dalam forum profesi.


Pasal 19


Dokter Hewan tidak membantu praktek ilegal dan wajib melaporkan bilamana mengetahui adanya praktek ilegal.


Pasal 20


Dokter Hewan wajib melaporkan kejadian penyakit hewan menular dan/atau zoonosis kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 21


Dokter Hewan harus berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, kesejahteraan hewan dan pelestarian alam.


BAB III

ETIKA TERHADAP PASIEN


Pasal 22


(1) Dokter Hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) secara kompeten.


(2) Dokter Hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan dengan perhatian, kasih sayang, dan rasa hormat mengutamakan kesejahteraan hewan dan demi kesehatan manusia, serta kelestarian alam.


(3) Dokter Hewan wajib mempertimbangkan kepentingan pasien untuk mencegah dan meringankan penyakit, penderitaan, kecacatan, dan meminimalkan rasa sakit atau ketakutan. 


(4) Dokter Hewan wajib melayani pasien dalam kondisi darurat.


(5) Dokter Hewan wajib mempertimbangkan kesejahteraan pasien, kebutuhan klien, keselamatan lingkungan, serta kepercayaan publik dalam setiap pemilihan dan penentuan tindakan terapi dan perawatan hewan.


Pasal 23


(1) Dokter Hewan wajib memberikan layanan medik yang optimal pada pasien, dan apabila tidak mampu wajib merujuk kepada sejawat yang kompeten.


(2) Dokter Hewan wajib mengembalikan pasien rujukan kepada sejawat yang merujuk.

Pasal 24


Dokter Hewan berdasarkan pertimbangan medis, kesejahteraan hewan dan atas persetujuan klien dapat melakukan euthanasia (mercy sleeping) dengan menggunakan metode yang etis, manusiawi (humane), terstandar, dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.




Pasal 25


Dokter Hewan yang melakukan praktek pada suatu peternakan, wajib mengutamakan kesehatan hewan dan pencegahan terhadap masuk serta meluasnya penyakit hewan menular yang dapat berakibat kerugian ekonomi dan sosial. 

BAB IV

ETIKA TERHADAP KLIEN


Pasal 26


(1) Dokter Hewan menghargai pilihan klien untuk menggunakan jasa Dokter Hewan sesuai minat dan keinginannya.


(2) Dokter Hewan wajib memberikan penjelasan secara transparan kepada klien mengenai penyakit yang diderita hewannya, kemungkinan risiko yang dapat terjadi, serta strategi terapi yang dilakukan.

  

(3) Dokter Hewan wajib melindungi informasi medis dari pihak yang tidak berkepentingan.


(4) Dokter Hewan menghargai klien untuk setuju/tidak setuju dengan prosedur dan tindakan medik yang hendak dilakukan Dokter Hewan setelah diberi penjelasan yang memadai sesuai ilmu Kedokteran Hewan.




Pasal 27


Dokter Hewan dilarang menanggapi keluhan klien mengenai sejawat lainnya.


Pasal 28


Dokter Hewan yang melakukan praktek dan/atau konsultasi veteriner wajib menggunakan argumentasi ilmiah dalam pemakaian obat, vaksin, peralatan, dan imbuhan pakan.


BAB V

ETIKA TERHADAP SEJAWAT DOKTER HEWAN


Pasal 29


(1) Dokter Hewan tidak akan merendahkan nama baik sejawat Dokter Hewan lainnya.


(2) Dokter Hewan wajib menghormati dan memperlakukan sejawat lainnya dengan bermartabat dan sebagai orang yang layak dihormati, sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan.


(3) Dokter Hewan wajib bersikap jujur dan menjaga hubungan baik dengan sejawat serta memelihara lingkungan kerja yang harmonis agar dapat memberikan layanan kesehatan hewan yang optimal.



Pasal 30


Dokter Hewan harus menjawab konsultasi yang diminta sejawatnya menurut pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etis serta telah terbukti dapat menyelesaikan masalah yang sama dengan baik dan benar.


Pasal 31


(1) Dokter Hewan dilarang menghasut klien dengan maksud untuk menyarankan berpindah ke sejawat lainnya.


(2) Dokter Hewan dilarang mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya.





Pasal 32


Dokter Hewan yang akan membuka pelayanan kesehatan hewan/medik veteriner dan melakukan praktek di suatu tempat harus memberitahukan kepada sejawat Dokter Hewan yang lebih dahulu berpraktek di lingkungan yang sama atau berdekatan.


BAB VI

ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI


Pasal 33


(1) Dokter Hewan harus memelihara kesehatan diri dan berpenampilan prima dalam menjalankan profesinya.


(2) Dokter Hewan wajib memberi surat keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimilikinya.


Pasal 34


Dokter Hewan harus selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya dengan cara mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Hewan terkini.


Pasal 35


Dokter Hewan harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.


BAB VII

ETIKA TERHADAP MASYARAKAT


Pasal 36


Dokter Hewan harus memberikan edukasi kesehatan dan kesejahteraan hewan kepada masyarakat.


Pasal 37


(1) Dokter Hewan harus memberikan informasi penyakit zoonotik kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.


(2) Dokter Hewan harus membantu negara dalam pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis.


(3) Dokter Hewan harus membantu negara dalam peningkatan kesehatan masyarakat veteriner.


BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

SERTA TATA-CARA PENEGAKAN ETIKA


Pasal 38


Pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)  secara berjenjang sesuai kewenangannya, harus melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan etika Dokter Hewan.


Pasal 39


Pengurus Besar PDHI bersama-sama Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner menetapkan tatacara penegakan etika Dokter Hewan.





BAB IX 

SANKSI


Pasal 40


(1) Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dengan sengaja dapat diberikan sanksi berupa: 

a. sanksi ringan, 

b. sanksi sedang, atau 

c. sanksi berat.


(2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa teguran lisan.


(3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis atau pemberhentian sementara dari keanggotaan PDHI.


(4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan PDHI.





Pasal 41


(1) Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1); Pasal 12; Pasal 18; Pasal 26 ayat (1) adalah pelanggaran ringan.


(2) Pelanggaran terhadap Pasal 1; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6, Pasal 9 ayat (2); Pasal 10; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 21; Pasal 24; Pasal 26 ayat (4); Pasal 30 ayat (2); Pasal 31; Pasal 33; Pasal 34 ayat (1); Pasal 35; Pasal 36; Pasal 37; Pasal 38 adalah pelanggaran sedang.


(3) Pelanggaran terhadap Pasal 2; Pasal 3; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 11; Pasal 13; Pasal 15; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 25; Pasal 26 ayat (2) , Pasal 26 ayat (3); Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 30 ayat (1); Pasal 32; Pasal 34 ayat (2) adalah pelanggaran berat.


Pasal 42


(1) Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PB-PDHI memutuskan jenis sanksi bagi Dokter Hewan yang melanggar Kode Etik melalui suatu sidang majelis sesuai yang ditetapkan oleh PB PDHI. 


(2) Dokter Hewan yang memperoleh sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan PDHI dapat membela diri pada Kongres PDHI.


(3) Keputusan Kongres PDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.


BAB X

PENUTUP


Pasal 43

(1) Dokter Hewan wajib menghayati, mematuhi, dan mengamalkan Kode Etik Dokter Hewan Indonesia dalam menjalankan profesinya, untuk menjaga martabat profesi dan kepercayaan masyarakat (Manusya Mriga Satwa Sewaka).

(2) Kode Etik Dokter Hewan Indonesia merupakan perjanjian yang mengikat setiap Dokter Hewan untuk mematuhi norma dan nilai yang disepakati secara nasional dan berlaku bagi profesi Dokter Hewan di Indonesia.

(3) Dokter Hewan harus menjaga citra dan nama baik profesi dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, Kode Etik dan Sumpah profesi.

Pasal 44

Pengurus Besar PDHI Menyusun pedoman pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan Kode Etik Dokter Hewan Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal …………………. 2020

PENJELASAN KODE ETIK DOKTER HEWAN INDONESIA

Penjelasan Umum.

1. Kode (code) adalah piagam yang tertulis berisikan kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan yang mengikat anggotanya.

2. Etik (ethics) adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat untuk mengetahui mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak patut dilakukan.

3. Kedokteran hewan adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek kesejahteraan timbal balik bersama antara manusia dan hewan serta lingkungannya, meliputi penyakit, budidaya, mutu dan keamanan produksi sehingga sumber daya alam lestari adanya.

4. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

5. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.

6. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

7. Mala praktek adalah kesalahan dalam melakukan praktek profesi karena adanya unsur lalai menyebabkan pasien cacat atau mati.

8. Non-profesional adalah profesi yang dilakukan tidak sesuai dengan standar keahlian yang ditetapkan.

9. Non-etis adalah tindakan yang bertentangan dengan etika profesi, nilai, norma (moralitas) yang berlaku.

10. Professional miss-behaviour adalah perilaku melunturnya tindakan profesional.

11. Profesional adalah suatu pekerjaan untuk memenuhi kepuasan lahir dan batin yang dilandasai oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sebelum melakukan pekerjaan, wajib mengucapkan Sumpah dan Janji berkenaan dengan gelar yang disandangnya, serta selama menjalankan tugas dan kewajibannya wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesinya.

12. Standar Profesi Keilmuan adalah norma yang menjadi acuan pada operasional pelayanan profesi veteriner pada bidang keilmuan yang spesifik.

BAB I ETIKA UMUM

Pasal 1

Dokter Hewan merupakan Warga Negara yang baik yang memanifestasikan dirinya dalam cara berpikir, bertindak, dan menampilkan diri dalam sikap, budi pekerti luhur, dan penuh sopan santun.

[Dokter Hewan tidak dimaksudkan menjadi masyarakat eksklusif, melainkan justru menjadi bagian masyarakat sumber suri-tauladan dalam banyak aspek bagi lingkungannya dalam hal cara berpikir, cara berkomunikasi, cara bertindak dan memiliki integritas budi pekerti luhur dan penuh sopan santun].

Pasal 2

Dokter Hewan dalam menjalankan profesinya tidak akan bertentangan dengan perikemanusiaan, mengutamakan kesejahteraan hewan dan kelestarian alam.

[Profesi Dokter Hewan hanya dipergunakan bagi kesejahteraan umat manusia dan hewan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia dan dan alam untuk menjamin kelestariannya].

Pasal 3

(1) Dokter Hewan wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah Dokter Hewan dan Kode Etik Dokter Hewan.

[Cukup jelas].

(2) Dokter Hewan wajib melaksanakan profesinya sesuai  dengan standar profesi tertinggi.

[Cukup jelas].

Standar Profesi Keilmuan adalah norma yang menjadi acuan pada operasional pelayanan profesi veteriner pada bidang keilmuan yang spesifik. Misal: standar profesi praktek ilmu-ilmu klinik interna, bedah, reproduksi. Pelanggaran atas standar profesi ini  mal praktek (disusun lebih lanjut)

Pasal 4

(1) Dokter Hewan harus menghormati hak pasien, klien, teman sejawat, tenaga kesehatan hewan lainnya.

[Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan hewan lainnya, antara lain tenaga paramedik veteriner].

(2) Dokter Hewan harus saling menghormati dalam bekerjasama dengan para pihak lintas sektoral di bidang kesehatan hewan, bidang lainnya, dan masyarakat.

[Cukup jelas].

Pasal 5

(1) Pencantuman gelar selain gelar Dokter Hewan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Peraturan yang berkaitan dengan pencantuman dan penggunaan gelar saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi].

(2) Dokter Hewan tidak mencantumkan gelar yang tidak ada relevansinya dengan profesi dokter hewan yang dijalankan.

[Gelar yang tidak ada relevansinya dengan profesi yang sedang dilakukan tidak perlu ditunjukkan karena dapat berarti sifatnya menyombongkan diri atau memuji diri sendiri secara berlebihan, meskipun dewasa ini ilmu pengetahuan itu saling berkaitan]

Pasal 6

Dokter Hewan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku.

[Cukup jelas].

Pasal 7

Dokter Hewan dilarang mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik terapi atau obat baru yang belum teruji secara ilmiah kebenarannya.

[Apabila Dokter Hewan mengklaim suatu temuan baru tentang teknik terapi/pengobatan atau obat baru, maka forum yang paling cocok untuk mengemukakannya adalah dalam forum temu ilmiah profesi sehingga dengan demikian temuan tersebut akan memperoleh tanggapan secara ilmiah oleh ahli lainnya].

Pasal 8

Dokter Hewan dilarang mempublikasikan informasi atau menulis artikel atau hasil analisis yang dapat menimbulkan polemik maupun kekhawatiran / keresahan publik tanpa didasari kajian ilmiah yang telah teruji kebenarannya.

[Dalam rangka Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di bidang ilmu kesehatan hewan kepada masyarakat luas, Dokter Hewan sangat dianjurkan untuk mempublikasikan artikel ilmiah yang telah disepakati kebenaran ilmiahnya oleh pakar terkait. Dalam hal informasi yang akan dipublikasikan masih dalam perdebatan antar pakar akan kebenarannya, dan jika dipublikasikan ke masyarakat luas berpotensi menimbulkan keresahan publik hendaknya rencana publikasi tersebut ditunda penerbitannya sampai kebenarannya telah diterima oleh para pakar terkait].

Pasal 9

(1) Dokter Hewan boleh menerima imbalan sesuai dengan jasa yang diberikan, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan kehendak klien sendiri.

[Cukup jelas].

(2) Dokter Hewan dilarang memperkaya diri sendiri di atas penderitaan pasien dan/atau keawaman klien.

[Dilarang semata-mata untuk mencari keuntungan di atas penderitaan pasien dan/atau keawaman klien atas tindakan medis Dokter Hewan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesi].

Pasal 10

Dokter Hewan dalam berkomunikasi kepada klien, antar pribadi atau beberapa sejawat dokter hewan, kepada masyarakat atau pemerintah harus mematuhi kaidah/etika komunikasi yang baik serta norma-norma yang berlaku (pedoman)  dalam masyarakat ataupun budaya Indonesia.

[Komunikasi dapat berbentuk lisan, tulisan, audio dan audio-visual baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi dapat menggunakan media komunikasi cetak, telepon, radio, radio komunikasi, televisi dan internet yang merupakan ruang publik dimana di dalamnya ada media sosial  dan media online.

Tanpa ada komunikasi yang baik tidak akan ada hubungan yang baik. Maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik agar diterima dengan baik. Dengan demikian, patuhilah kaidah komunikasi yang baik yang berlaku di masyarakat setempat atau yang sesuai dengan masyarakat/budaya Indonesia. 

Pelaksanaan komunikasi dengan menggunakan media-media komunikasi sebagaimana disebutkan di atas wajib mengikuti kaidah hukum yang berlaku dalam bidang komunikasi, informasi dan transaksi eletronik].

BAB II ETIKA TERHADAP PROFESI

Pasal 11

Dokter Hewan dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi persyaratan umum dan khusus yang berlaku sehingga citra profesi dan korsa terpelihara karenanya.

[cukup jelas]

Pasal 12

Dokter Hewan harus berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi kedokteran hewan untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan layanannya.

[cukup jelas].

Pasal 13

Dokter Hewan tidak mengajarkan ilmu kedokteran hewan kepada pihak lain yang dapat mendorong ilmu tersebut disalahgunakan. 

[Yang dimaksudkan dengan mengajarkan ilmu kedokteran hewan kepada pihak lain adalah mengajarkan ilmu kedokteran hewan kepada orang yang tidak berhak untuk melakukan tindakan medis Dokter Hewan sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu kepada orang yang tidak memiliki kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan]. 

Pasal 14

(1) Dokter Hewan yang melakukan praktek wajib memasang papan nama sebagai informasi praktek yang tidak berlebihan.

[Pemasangan papan nama hanya dalam rangka memudahkan khalayak untuk mencarinya, dan bukan sebagai sarana promosi. Papan nama yang dibuat berwarna warni apalagi disertai tata-lampu yang berwarna warni di malam hari sehingga menarik perhatian dinilai berlebihan karena keluar dari hakekatnya. Papan praktek bercat dasar putih dengan tulisan huruf hitam sehingga mudah dibaca sudah cukup membantu pencarian alamat dan tidak berlebihan].

(2) Dokter Hewan wajib menetapkan tempat praktek sebagai tempat kedudukan yang resmi bila berpraktek, dan memasang identitas yang sesuai aturan.

[Cukup jelas]. 

(3) Ukuran papan nama panjang 80 cm dan lebar 60 cm dengan dasar warna putih dan tulisan berwarna hitam.

[Cukup jelas]. 

(4) Dalam papan nama hanya mencantumkan, secara berurutan:  nama Dokter Hewan, nomor surat ijin praktek, nomor tanda registrasi veteriner, dan jam praktek.

[Cukup jelas]. 

Pasal 15

(1) Dokter Hewan yang melakukan konsultasi dengan menggunakan media komunikasi internet (email, media sosial, dan media dalam jaringan) wajib memenuhi semua unsur dalam Pasal 10 dan Pasal 14.

[Perhatikan penjelasan Pasal 10 dan Pasal 14]. 

(2) Dokter Hewan dalam melakukan konsultasi pengobatan  jarak jauh wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pernah melakukan pemeriksaan, membuat diagnosa, dan/atau memberikan pengobatan terhadap pasien tersebut  sebelumnya;

b. pengobatan yang diberikan pengobatan non parenteral; dan

c. wajib melakukan monitoring selama proses pengobatan.

[Cukup jelas]. 

(3) Dalam hal diperlukan tindakan medik lanjutan dan/atau kedaruratan maka Dokter Hewan yang bersangkutan wajib merujuk ke kolega di wilayah dimana pasien berada. 

[Dalam hal tertentu sangat dimungkinkan diperlukannya tindakan medik lanjutan atau tindakan kedaruratan atau kedua-duanya sekaligus di tempat tinggal pasien yang baru. Apabila hal tersebut terjadi, maka Dokter Hewan yang bersangkutan wajib merujuk ke kolega yang berpraktek di alamat / domisili pasien yang baru. Untuk itu Dokter Hewan yang merujuk wajib menyertai resume atau riwayat kesehatan pasien kepada Dokter Hewan yang menerima rujukan]. 

(4) Dokter Hewan dilarang mengunggah kegiatan tindakan medik dalam pelayanan profesionalnya di media sosial dan media dalam jaringan yang dapat diakses masyarakat umum.

[Pengunggahan rekaman tindakan medik di media sosial atau media dalam jaringan yang dapat diakses masyarakat umum berpotensi sebagai sumber penyalah gunaan  tindakan medis veteriner bagi mereka yang tidak memiliki kewenangan, oleh karenanya dilarang.  

Namun demikian, pengunggahan rekaman tindakan medik di media sosial atau media dalam jaringan yang hanya dapat diakses oleh para kolega dalam rangka bimbingan teknis tidak dilarang].

Pasal 16

Dokter Hewan yang tidak melakukan praktek, hendaknya merujuk ke Dokter Hewan praktek apabila ada klien yang meminta jasa pelayanan medik.

[Cukup jelas].

Pasal 17

Pemasangan iklan hanya dalam rangka pemberitahuan mulai buka, pindah, atau penutupan prakteknya.

[Cukup jelas].

Pasal 18

(1) Dokter Hewan sebaiknya menulis artikel dalam media massa dan terutama pada jurnal bidang kedokteran hewan.

[Cukup jelas].

(2) Dokter Hewan sebaiknya membagikan pengalaman profesionalnya dalam forum profesi.

[Cukup jelas].

Pasal 19

Dokter Hewan tidak membantu praktek ilegal dan wajib melaporkan bilamana mengetahui adanya praktek ilegal.

[Praktek Dokter Hewan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan adalah praktek ilegal. 

Praktek Dokter Hewan ilegal dapat dilakukan oleh Dokter Hewan yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, praktek Dokter Hewan ilegal dapat juga dilakukan oleh seseorang yang bukan Dokter Hewan sehingga tidak memiliki kewenangan medis untuk melakukan praktek Dokter Hewan atau pelayanan kesehatan hewan.

Dokter Hewan yang mengetahui adanya praktek Dokter Hewan ilegal wajib melaporkannya kepada Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan dan organisasi PDHI cabang, sesuai kewenangannya].

Pasal 20

Dokter Hewan wajib melaporkan kejadian penyakit hewan menular dan/atau zoonosis kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

[Cukup jelas].

Pasal 21

Dokter Hewan harus berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, kesejahteraan hewan dan pelestarian alam.

[Cukup jelas].

BAB III ETIKA TERHADAP PASIEN

Pasal 22

(1) Dokter Hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) secara kompeten.

[Cukup jelas].

(2) Dokter Hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan dengan perhatian, kasih sayang, dan rasa hormat mengutamakan kesejahteraan hewan dan demi kesehatan manusia, serta kelestarian alam.

[Cukup jelas].

(3) Dokter Hewan wajib mempertimbangkan kepentingan pasien untuk mencegah dan meringankan penyakit, penderitaan, kecacatan, dan meminimalkan rasa sakit atau ketakutan. 

[Cukup jelas].

(4) Dokter Hewan wajib melayani pasien dalam kondisi darurat.

Yang dimaksud dengan kondisi darurat dapat menyangkut dua hal yaitu darurat karena kondisi kesehatan pasien yang membutuhkan tindakan medis segera atau kondisi darurat yang berkaitan dengan bencana yang ditetapkan oleh bupati/walikota/Presiden sesuai kewenangannya.

Kewajiban melayani pasien dalam kondisi darurat karena kondisi kesehatan pasien yang membutuhkan tindakan medis segera harus dikomunikasikan secara baik antara klien dengan Dokter Hewan terkait.

Kewajiban melayani pasien dalam kondisi darurat yang berkaitan dengan bencana  harus dilakukan dan dikomunikasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan  kesehatan dan keamanan Dokter Hewan serta derajat kesehatan pasien

(5) Dokter Hewan wajib mempertimbangkan kesejahteraan pasien, kebutuhan klien, keselamatan lingkungan, serta kepercayaan publik dalam setiap pemilihan dan penentuan tindakan terapi dan perawatan hewan.

[Pemilihan dan penentuan tindakan terapi dan perawatan hewan wajib dilakukan secara professional tanpa adanya pengaruh kepentingan finansial, pengaruh program vendor yang melibatkan insentif atau keuntungan bagi Dokter Hewan, maupun perjanjian kerjasama yang dilakukan di tempat kerjanya dan/atau organisasi yang diikutinya]. 

Pasal 23

(1) Dokter Hewan wajib memberikan layanan medik yang optimal pada pasien, dan apabila tidak mampu wajib merujuk kepada sejawat yang kompeten.

[Cukup jelas].

(2) Dokter Hewan wajib mengembalikan pasien rujukan kepada sejawat yang merujuk.

[Cukup jelas].

Pasal 24

Dokter Hewan berdasarkan pertimbangan medis, kesejahteraan hewan dan atas persetujuan klien dapat melakukan euthanasia (mercy sleeping) dengan menggunakan metode yang etis, manusiawi (humane), terstandar, dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

[Euthanasia yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis misalnya terhadap pasien memiliki kemungkinan untuk dapat disembuhkan sangat kecil sekali atau dapat dikatakan tidak mungkin untuk disembuhkan.  

Pelaksanaan euthanasia juga perlu dipertimbangkan dari aspek kesejahteraan hewan dalam arti untuk mengurangi penderitaan pasien, dan harus dilakukan dengan memberikan obat atau tindakan lainnya sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi rasa sakit semaksimal mungkin.

Euthanasia dilakukan oleh Dokter Hewan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari klien 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2011, dalam kaitannya dengan Program Pemberantasan Rabies telah mengatur prosedur tentang pelaksanaan  euthanasia pada hewan penular rabies (anjing, kucing, kera]. 

Pasal 25

Dokter Hewan yang melakukan praktek pada suatu peternakan, wajib mengutamakan kesehatan hewan dan pencegahan terhadap masuk serta meluasnya penyakit hewan menular yang dapat berakibat kerugian ekonomi dan sosial. 

[Cukup Jelas]

[Yang dimaksud dengan mengutamakan kesehatan hewan dan pencegahan terhadap perluasan penyakit hewan menular adalah kesehatan hewan dengan pendekatan populasi yaitu populasi ternak yang ditangani, jadi tidak semata-mata hanya memperhatikan ternak sakit sebagai individu. 

Tergantung pada jenisnya, munculnya penyakit hewan menular pada suatu peternakan dapat menyebar begitu cepat, mengakibatkan wabah dan sering bersifat kompleks sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang begitu besar. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk dapat mencegah penyebarannya adalah melalui pendeteksian dini penyakit (early detection), pelaporan dini (early report) kepada Dinas yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan sehingga instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan secepat mungkin (early response). Selain itu, tindakan biosekuriti dan tindakan lainnya perlu juga dilaksanakan].

BAB IV ETIKA TERHADAP KLIEN

Pasal 26

(1) Dokter Hewan menghargai pilihan klien untuk menggunakan jasa Dokter Hewan lainnya sesuai minat dan keinginannya.

[Cukup Jelas]

[Dokter Hewan yang berpraktek bersama, berpraktek di Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan dimana terdapat lebih dari satu orang Dokter Hewan seyogyanya menghargai pilihan klien untuk menggunakan jasa Dokter Hewan sesuai minat dan keinginannya].

(2) Dokter Hewan wajib memberikan penjelasan secara transparan kepada klien mengenai penyakit yang diderita hewannya, kemungkinan risiko yang dapat terjadi, serta strategi terapi yang dilakukan.

[Cukup jelas]

(3) Dokter Hewan wajib melindungi informasi medis dari pihak yang tidak berkepentingan.

[Informasi medis pasien pada prinsipnya bersifat rahasia bagi orang yang tidak berkepentingan. Untuk kepentingan tertentu misalnya yang berkaitan dengan urusan kepemerintahan dan/atau kepentingan pengadilan maka Dokter Hewan dapat mengecualikan sifat kerahasiaan medis tersebut. Pelaporan terjadinya kasus penyakit hewan menular kepada pemerintah atau pemberian kesaksian di depan sidang pengadilan tidak dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran etika].

(4) Dokter Hewan menghargai klien untuk setuju/tidak setuju dengan prosedur dan tindakan medik yang hendak dilakukan Dokter Hewan setelah diberi penjelasan yang memadai sesuai ilmu Kedokteran Hewan.

[Cukup jelas].

Pasal 27

Dokter Hewan dilarang menanggapi keluhan klien mengenai sejawat lainnya.

[Cukup jelas].

Pasal 28

Dokter Hewan yang melakukan praktek dan/atau konsultasi veteriner wajib menggunakan argumentasi ilmiah dalam pemakaian obat, vaksin, peralatan, dan imbuhan pakan.

[Cukup jelas].

BAB V ETIKA TERHADAP SEJAWAT DOKTER HEWAN

Pasal 29

(1) Dokter Hewan tidak akan merendahkan nama baik sejawat Dokter Hewan Lainnya

[Cukup Jelas]

(2) Dokter Hewan wajib menghormati dan memperlakukan sejawat lainnya dengan bermartabat dan sebagai orang yang layak dihormati, sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan.

[Cukup jelas].

(3) Dokter Hewan wajib bersikap jujur dan menjaga hubungan baik dengan sejawat serta memelihara lingkungan kerja yang harmonis agar dapat memberikan layanan kesehatan hewan yang optimal.

[Cukup jelas]. 

Pasal 30

Dokter Hewan harus menjawab konsultasi yang diminta sejawatnya menurut pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etis serta telah terbukti dapat menyelesaikan masalah yang sama dengan baik dan benar.

[Cukup jelas].

Pasal 31

(1) Dokter Hewan dilarang menghasut klien dengan maksud untuk menyarankan berpindah ke sejawat lainnya.

[Cukup jelas].

(2) Dokter Hewan dilarang mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya.

[Cukup jelas].

Pasal 32

Dokter Hewan yang akan membuka pelayanan kesehatan hewan/medik veteriner dan melakukan praktek di suatu tempat harus memberitahukan kepada sejawat Dokter Hewan yang lebih dahulu berpraktek di lingkungan yang sama atau berdekatan.

[Cukup jelas].

BAB VI ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 33

(1) Dokter Hewan harus memelihara kesehatan diri dan berpenampilan prima dalam menjalankan profesinya.

[Cukup Jelas]

(2) Dokter Hewan wajib memberi surat keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimilikinya.

[Cukup jelas].

Pasal 34

Dokter Hewan harus selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya dengan cara mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Hewan terkini.

[Cukup jelas].

Pasal 35

Dokter Hewan harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

[Cukup jelas].

BAB VII ETIKA TERHADAP MASYARAKAT

Pasal 36

Dokter Hewan harus memberikan edukasi kesehatan dan kesejahteraan hewan kepada masyarakat.

[ Yang dimaksud dengan hewan meliputi hewan produksi, hewan kesayangan, satwa liar, hewan akuatik, dan hewan laboratorium.]

Pasal 37

(1) Dokter Hewan harus memberikan informasi penyakit zoonotik kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.

[Cukup jelas].

(2) Dokter Hewan harus membantu negara dalam pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis.

[Cukup jelas].

(3) Dokter Hewan harus membantu negara dalam peningkatan kesehatan masyarakat veteriner.

[Cukup jelas].

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SERTA TATA-CARA PENEGAKAN ETIKA

Pasal 38

Pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)  secara berjenjang sesuai kewenangannya, harus melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan etika Dokter Hewan.

[Cukup jelas].

Pasal 39

Pengurus Besar PDHI bersama-sama Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner menetapkan tata-cara penegakan etika Dokter Hewan.

[Cukup jelas].

BAB IX  SANKSI

Pasal 40

(1) Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dengan sengaja dapat diberikan sanksi berupa: 

a. sanksi ringan, 

b. sanksi sedang, atau 

c. sanksi berat.

[Cukup jelas].

(2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa teguran lisan.

[Cukup jelas].

(3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis atau pemberhentian sementara dari keanggotaan PDHI.

[Cukup jelas].

(4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan PDHI.

[Cukup jelas].

Pasal 41

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1); Pasal 12; Pasal 18; Pasal 26 ayat (1) adalah pelanggaran ringan.

[Cukup jelas].

(2) Pelanggaran terhadap Pasal 1; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6, Pasal 9 ayat (2); Pasal 10; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 21; Pasal 24; Pasal 26 ayat (4); Pasal 29 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 33 ayat (1); Pasal 34; Pasal 35; Pasal 36; Pasal 37 adalah pelanggaran sedang.

[Cukup jelas].

(3) Pelanggaran terhadap Pasal 2; Pasal 3; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 11; Pasal 13; Pasal 15; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 25; Pasal 26 ayat (2) , Pasal 26 ayat (3); Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29 ayat (1); Pasal 31; Pasal 33 ayat (2) adalah pelanggaran berat.

[Cukup jelas].

Pasal 42

(1) Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PB-PDHI memutuskan jenis sanksi bagi Dokter Hewan yang melanggar Kode Etik melalui suatu sidang majelis sesuai yang ditetapkan oleh PB PDHI. 

[Cukup jelas].

(2) Dokter Hewan yang memperoleh sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan PDHI dapat membela diri pada Kongres PDHI.

[Cukup jelas].

(3) Keputusan Kongres PDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

[Cukup jelas].

BAB X PENUTUP

Pasal 43

(1) Dokter Hewan wajib menghayati, mematuhi, dan mengamalkan Kode Etik Dokter Hewan Indonesia dalam menjalankan profesinya, untuk menjaga martabat profesi dan kepercayaan masyarakat (Manusya Mriga Satwa Sewaka).

[Cukup jelas].

(2) Kode Etik Dokter Hewan Indonesia merupakan perjanjian yang mengikat setiap Dokter Hewan untuk mematuhi norma dan nilai yang disepakati secara nasional dan berlaku bagi profesi Dokter Hewan di Indonesia.

[Cukup jelas].

(3) Dokter Hewan harus menjaga citra dan nama baik profesi dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, Kode Etik dan Sumpah profesi.

[Cukup jelas]

Pasal 44

Pengurus Besar PDHI Menyusun pedoman pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan Kode Etik Dokter Hewan Indonesia.

[Cukup jelas].


TAGS: pb-pdhi

Write a Facebook Comment

Leave a Comments