Scroll to top

Mengurai UU Cipta Kerja Kaitannya dengan Praktek Dokter Hewan
User

Mengurai UU Cipta Kerja Kaitannya dengan Praktek Dokter Hewan

*Mengurai Masalah RUU Cipta Kerja Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Praktik Dokter Hewan* 


Oleh. drh. Iwan Berri Prima, M.M

Baca Lainnya :

Sekretaris Umum PDHI Cabang Kepulauan Riau


Ada banyak pertentangan akibat terbit dan disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Khususnya terkait dengan urusan ketenagakerjaan.


Buruh dan serikat pekerja menilai, RUU Cipta Kerja belum mengakomodir tuntutan pekerja bahkan RUU ini dinilai tidak baik dibanding dengan UU sebelumnya, yakni Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Sebagaimana dimuat dalam laman: cnnindonesia.com pada 7 Oktober 2020, terdapat beberapa perbedaan antara RUU baru dengan UU lama yang berkenaan dengan sektor ketenagakerjaan. Berikut ini permasalahan ketenagakerjaan yang menjadi persoalan:


Waktu Istirahat dan Cuti


1) Istirahat Mingguan 

Dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan disebutkan: "Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2(dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu."


Sementara dalam RUU Cipta Kerja, Pasal 79 ayat (2) huruf b tersebut mengalami perubahan di mana aturan 5 hari kerja itu dihapus, sehingga berbunyi: istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.


2) Istirahat Panjang

Dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf d UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja berhak atas istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing masing satu bulan jika telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama.

Ketentuannya: pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Namun dalam RUU Cipta Kerja regulasi terkait hak cuti panjang tersebut tak diatur melainkan menyerahkan aturan itu kepada perusahaan atau diatur melalui perjanjian kerja sama yang disepakati.


UPAH


1) Upah satuan hasil dan waktu 

Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengatur upah satuan hasil dan waktu. Sementara, dalam RUU Ciptaker, upah satuan hasil dan waktu diatur dalam Pasal 88 B. Dalam ayat (2) pasal 88 B tersebut juga dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upah satuan hasil dan waktu diatur dalam peraturan pemerintah (pp).


2) Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Dalam UU Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten/kotamadya, dan sektoral diatur lewat Pasal 89 dan diarahkan pada pencapaian kelayakan hidup.


Dalam pasal tersebut, upah minimum provinsi ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Sedangkan penghitungan komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri.


Namun, Omnibus Law Ciptaker menghapus pasal tersebut dan menggantinya menjadi Pasal 88 C. Dalam pasal pengganti tersebut upah sektoral dihapuskan sedangkan penetapan upah minimum provinsi diatur dan ditetapkan gubernur berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan syarat tertentu.


Selain aturan mengenai waktu istirahat /cuti, dan upah, pekerja juga menyoroti tentang uang penggantian hak, jaminan sosial, pemutusan hubungan kerja (PHK), status kerja, jam kerja dan tenaga kerja asing. Sehingga tidak heran jika buruh bersama elemen masyarakat tidak puas atas terbitnya RUU Cipta Kerja. Akibatnya unjuk rasa terjadi dimana-mana.


Pada sektor kesehatan hewan, atas terbitnya UU Cipta Kerja ternyata juga menimbulkan permasalahan. Ada hal yang juga perlu mendapat perhatian, khususnya berkenaan dengan izin praktik dokter hewan. Didalam UU sebelumnya yakni UU Nomor 18 tahun 2009 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan, terkait dengan kompetensi dan praktik dokter hewan secara umum diatur dalam dua pasal yakni pasal 68 dan pasal 72. 


Untuk pasal 68 yang mengatur tentang Otoritas Veteriner bersyukur tidak dilakukan perubahan di RUU Cipta Kerja. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.


Namun yang menjadi persoalan adalah pasal 72 sebagai pasal satu-satunya yang mengatur tentang praktik dokter hewan justru di ubah. 


Berikut Isi pasal 72 UU Nomor 18 tahun 2009 (UU sebelumnya) :


(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati /walikota. 


(2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat 

kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan. 


(3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan 

praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak 

Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja (UU Baru), pasal 72 sudah dirubah menjadi: 


(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.


(2) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Berdasarkan RUU Cipta Kerja yang baru, ada pasal fundamental yang dihilangkan. Yakni Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagai tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan. Ini yang dihilangkan. Padahal, untuk melakukan praktik, seharusnya seorang dokter harus diatur lebih mendalam. Bukan langsung mengurus NIB saja. Ini juga mengingat, dalam sektor kedokteran hewan, tidak ada UU lain yang mengatur seperti tentang UU Praktik Kedokteran Hewan. Hanya UU nomor 18 tahun 2009 itu saja yang mengatur dan saat ini, sudah diubah. Ini bedanya dengan dokter dan dokter gigi, kedua dokter ini meskipun diperlakukan yang sama, tapi RUU Ciptaker tidak mengubah UU tentang Praktik Kedokteran. 


Semoga ada solusi.

TAGS: dokter-hewan

Write a Facebook Comment

Leave a Comments